TANJAB BARAT — Ribuan nelayan kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kini memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah kabupaten menyerahkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 1.000 nelayan dalam acara yang digelar pada 1 Agustus 2026, sekaligus menandai dimulainya Bulan Serengkuh Dayung Serentak ke Tujuan Tahun 2026.
Penyerahan simbolis dilakukan langsung di hadapan Bupati Tanjung Jabung Barat, Anwar Sadat, beserta jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Sebanyak lima orang perwakilan nelayan menerima kartu kepesertaan secara langsung pada momen tersebut.
Bentuk Kepedulian Pemerintah terhadap Nelayan Kecil
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Jabung Barat, Indro Agus Febrianto, menyampaikan bahwa pemberian kepesertaan ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah daerah. Program ini dirancang untuk memastikan para nelayan kecil mendapatkan perlindungan jaminan sosial saat bekerja.
“Pemberian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan kecil merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada para nelayan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” ujar Indro dalam keterangannya, Sabtu (1/8/2026).
Pemukulan Gong Tandai Dimulainya Bulan Serengkuh Dayung
Bupati Anwar Sadat secara resmi membuka rangkaian kegiatan dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya Bulan Serengkuh Dayung Serentak ke Tujuan Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berharap perlindungan jaminan sosial bagi para nelayan semakin luas. Dengan begitu, para nelayan dapat bekerja dengan lebih aman dan sejahtera dalam menjalankan aktivitas melaut sehari-hari.
Komitmen Pemkab Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir
Pencanangan Bulan Serengkuh Dayung ini tidak hanya menjadi seremoni belaka. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan tangkap di wilayah pesisir Tanjab Barat.
Dengan adanya jaminan sosial ketenagakerjaan, risiko kerja yang dihadapi nelayan seperti kecelakaan saat melaut atau gangguan kesehatan diharapkan dapat diminimalisir. Program ini menjadi salah satu langkah konkret pemerintah daerah dalam memberikan rasa aman bagi kelompok pekerja informal di sektor kelautan.
